Pendeta Benny Giay; Kami Orang Papua Lama-Lama Akan Punah
Tanggal Posting : Minggu, 10 Desember 2017 | 10:54
Oleh : Hendra Abdi - Dibaca : 312 Kali
Pendeta Benny Giay; Kami Orang Papua Lama-Lama Akan Punah

SUKSESINDONESIA - Sejak Papua Barat kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia melalui mekanisme internasional tahun 1963, diikuti mekanisme referendum PBB atau yang dikenal dengan sebutan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) secara paksa tahun 1969, maka mulai disitulah kekerasan dan pengerahan militer ke Papua tak tidak pernah surut. Yang paling terbaru, diklaim oleh pemerintah Indonesia sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) melakukan penyanderaan sekitar 1.300 orang di dua desa di Mimika, Papua. Yaitu, warga Desa Kimbely dan Desa Banti, dan menjadi sorotan media ditengah iklim buruk pers bebas dari dan ke Papua.

Salah seorang ’Paitua’ yang sangat dihormati rakyat Papua, Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Papua, akhirnya angkat bicara mengenai insiden ’penyanderaan’ tersebut. Beliau juga bicara tentang solusi penyelesaian masalah di Papua di mana Pemerintah Indonesia harus mulai duduk berbicara dengan masyarakat Papua. 

Pendeta Benny juga sempat menitipkan doa menjelang perayaan natal dan tahun baru 2018, “Saya berdoa agar anak-anak Indonesia yang baru-baru, Mama-Mama Papua yang baru lahir, akan lebih baik. Saya percaya Mama Jawa, Mama Sumatera, dan Mama-Mama yang lain dan Mama-Mama Papua yang masih ada sekarang lahir.

Asal anak-anak muda Indonesia berpikir kritis, generasi muda mendatang tidak akan mewarisi budaya politik orang tua di Indonesia yang penuh rekayasa. Menari-nari dengan para koruptor. Anak muda Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang humanis, pendidikan dengan cara menyapa sesama. Bukan berdasarkan agama, warna kulit, rambut, tapi berdasarkan kemampuan, kata Pendeta Benny Giay

Dan berikut wawancara dengan Pendeta Benny Giay via telepon, Kamis (7/12/2017) kemarin. 

Bagaimana pendapat Pendeta tentang penyelesaian untuk Papua? 

Yang pertama, saya anggap, negara Indonesia ini, pemerintah dan rakyat Indonesia sekarang sedang hanyut dalam ideologi negara yang di awang-awang. Hidup di sebuah negara yang tidak manusiawi. Maksudnya, pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini, sedikit manusiawi, sedikit kakinya masih di bumi. Dan sebenarnya bisa berefleksi, bisa ada gerakan jika ingin memeriksa diri 50 tahun lagi. 

Harusnya, anda tidak usah memikirkan Papua, bunuh saja. Kami tidak bisa revolusi. 58 tahun sudah setelah peristiwa 69 itu. Jadi, akar persoalan Papua sebenarnya di situ. Negara ini, masyarakatnya, koran-korannya, medianya semua tidak mendidik. Tidak mau mendengar suara-suara kritis misalnya dari Pramoedya Ananta Toer. 

Suara-suara kritis itu seharunys bisa jadi masukan. Saya kira pemerintah Indonesia ini, aduh, lebih baik kami rakyat Papua pisah karena rakyat Indonesia tidak bisa dan tidak mau berpikir kritis mengenai sejarah. Pemimpin-pemimpin itu menipu. Contohnya saja, kemarin di Timika, semua orang satu Indonesia mungkin percaya jika delapan orang menyandera sampai 1.300 orang. Itu bagaimana? Jadi, Indonesia itu ada Jawa, ada rakyat Indonesia, ada pemerintah, semua tipu oleh yang dikendalikan tentara, oleh militer. Bagaimana?

Pada akhirnya semua ditipu, semua dikendalikan. Kapan rakyat Indonesia ini, media atau koran bisa berpikir kritis? Rakyat Indonesia itu harus merevolusi. Penyelesaian itu sebenarnya ada di Jakarta. Kami di Papua tidak akan ngomong, tidak akan berbicara. Kami sudah komit, saya kira rakyat kami (papua,red) sudah komit. 

Lihat saja pendidikan kami di Papua tidak baik, kesehatan di Papua tidak baik. Kami disingkirkan. Kami terima dan hormati itu semua. Kami tidak apa-apa mati karena harga diri. Kami hidup di negara yang, aduh, kemanusiaannya tidak ada. Semua bermula dari omong kosong. Semua dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang bodoh. Kepentingan-kepentingan tentara, kepentingan golongan, kepentingan partai, mana untuk rakyat? 

Jadi menurut Anda, yang terjadi di Tembagapura kemarin, apa?

Saya kira itu wajar, uang pembangunan ada, uang keamanan ada. Dan kami di Papua sudah tahu. Uang pengamanan sudah ada, kemudian bikin masalah di Freeport. Bagi kami itu sudah jelas. Jadi laporan beberapa orang itu dibesar-besarkan, sampai tadi saya bilang, Semua penipu habis.

Sudah saya katakan, semua media ditipu termasuk dengan istilah "Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)." Polisi dan tentara mencari keuntungan, pakai istilah KKB. 

Kehadiran Freeport di Papua menurut Anda seperti apa? 

Saya kira itu yang menjadi akar persoalan. Menurut kami di Papua, karena konflik-konflik ini, kami masyarakat Papua kemudian jadi rajin membaca sejarah. Kami menduga, akar persoalannya orang Papua karena tidak diberi pendapat sedari awal. Saya baca sejarah. Saya kira Indonesia melalui Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 hanya dikasih kepercayaan untuk meng-administrasi. Biarkan orang Papua menentukan pendapatnya pada tahun 1969. Indonesia harus siapkan. 

Rakyat Papua yang menentukan, mau merdeka atau bergabung dan tinggal di negara Indonesia? Titik. Hanya itu. Tapi kemudian banyak orang diarahkan agar memilih Indonesia. Bagi kami, itu salah. Kami orang Papua lama-lama punah. Jadi bagi kami rakyat Papua, semua akar persoalan ada di situ. 

Maksudnya, Anda mau menjelaskan sumber persoalan Papua di Pepera? 

Akar persoalan Papua adalah penentuan pendapat rakyat (Pepera). Jadi, pada tahun 1960, Belanda diharuskan angkat kaki. Belanda kemudian katakan ke PBB, TIDAK! Kalau begitu, arahkan orang Papua memilih, menentukan pendapat. Dan penentuan pendapat itu kan ada aturannya, masyarakatnya harus disiapkan. Indonesia kemudian masuk tahun 1963, itu untuk menyerang Papua. Di tahun 1969, orang Papua disuruh menentukan dan ini dengan paksaan.

Jadi, pemerintah Indonesia harus duduk berbicara. Saya telah bertemu bapak presiden beberapa kali. Pertama, presiden SBY 16 Desember 2011. Kedua, 26 Desember 2014 bertemu presiden Jokowi. Saya beri tahu; Pak, kenapa Aceh, kenapa GAM, NKRI bisa duduk dan berdialog? Kenapa Papua tidak bisa? "Tidak, tidak, NKRI tidak bisa." Presidennya Indonesia tidak bisa duduk dan berdialog dengan orang Papua. 

Pemerintah Indonesia selalu bilang, Orang Papua mau berbicara dengan siapa? Sekarang telah ada ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), kenapa orang Indonesia tidak dapat bicara dan duduk dengan orang Papua? Kami di Papua meminta keadilan. 

Jadi jawaban SBY dan Jokowi saat Anda menemui mereka?

Dengan Pak Jokowi diam saja, tidak bicara banyak, hanya banyak menipu dan banyak pencitraan. Ini menandakan takut sama tentara, sama polisi, karena tidak banyak bicara soal kekerasan. Kalau Pak SBY, beliau bilang banyak ultranasionalis di Jakarta yang tidak belum mau dialog, tidak mau komunikasi. Mereka mau buat Jakarta sentris. Berpusat di Jakarta, dan mereka mau Jakarta yang atur terus. 

Masalah lain, akar persoalan itu, saya kira, orang-orang menilai warga kulit hitam, warga negara kelas dua. Coba saja Anda baca komentar-komentar soal gubernur pertama Papua, Frans Kaisiepo. Itu orang Papua pertama pendukung NKRI dan gambarnya ditaruh di uang kertas sepuluh ribu rupiah. Orang-orang anggap dia, komentar-komentar di Facebook, aduh, kami malu. Itu Mama Kaisiepo harus tanggapi itu. Saya mau kasih tahu anaknya. Bapaknya dulu pelopor integrasi NKRI, sekarang dianggap "kera." 

Kenapa orang seperti Frans Kaisiepo dianggap kera bukan dianggap pahlawan? Kasih tahu kami, to!

Kami memang sudah dari sang pencipta, sang sejarah, sudah menciptakan kami. Hitam keriting itu ciptaan Tuhan. Sekarang Kaisiepo jadi pahlawan integrasi dan Indonesia ambil Papua dan sekarang dia dituding balik sebagai monyet. Saya kira, bangsa ini, negara ini, pemerintah ini, media-media ini, masyarakat sipil, gereja-gereja ini, aneh.

Kenapa dianggap aneh? 

Saya kira, mereka tidak ada nurani. Ras dan kemanusiaan termasuk HAM tidak ada dalam opini-opini kemiliteran. Opini-opini sang diktator. Kita harap negara Indonesia ini berubah. Berubah karena dirinya sendiri. 

Saya sedang baca laporan-laporan tahun 1964 yang dibawa ke Jawa untuk diindoktrinasi. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sukarno kasih pengantar di situ soal Pancasila. Tetapi pelaksanaan tidak ada. Jadi negara ini juga bukan hanya untuk presiden, menteri-menteri, tapi juga untuk suku Badui, dll, semua milik kita negara ini.

Upaya apa saja anda lakukan untuk bicara dengan pemerintah soal Papua? 

Kami terus minta untuk duduk berbicara, tapi ya sudah. Yang jelas, sekarang media sosial ada. Kami orang Papua juga banyak masalah, kami bukan malaikat, Indonesia juga banyak masalah. Kami bukan suci, dan kami juga musti koreksi diri. Kami telah lama meminta dialog dan duduk bersama berbicara.  

Bagaimana Anda jika melihat upaya di masa pemerintahan Jokowi dalam membangun Papua? 

Saya pikir, pembangunan yang pemerintah Indonesia bikin di Papua sudah dilandaskan atas Pancasila, tapi minus sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), minus sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab), dan minus sila kelima (Keadilan sosial). Karena minus-minus inilah, akhirnya melahirkan nasionalisasi Papua. 

Kembali masalah peristiwa terbaru di Tembagapura, Anda menilainya bagaimana? 

Saya kira benar ada masalah. Bahwa Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) membuat kegiatan di situ. Kami juga berkelahi dengan bahasa kami. Kami juga tolak militer karena bikin kami kacau. Tapi ya itu sudah, negara Indonesia ini juga jalan sendiri. Ini semua, kan kita tidak atur. Sudah banyak kepentingan. Semua kekerasan di Papua. Dan kita juga salah untuk tidak melihat insiden-insiden ini secara kritis.

Kalau angkat senjata itu dikasih kesempatan kepada tentara dan polisi, mereka akan betul-betul memanfaatkan. Kami juga curiga, mereka-mereka yang ikut kegiatan TPN-OPM juga ada kerja sama dengan TNI dan Polri.

Soal klaim dari otoritas Indonesia? 

Tidak ada penyanderaan di Tembagapura. Saya punya jemaat di situ. Saya cek. Menurut saya, itu hanya bahasa politik, biar bikin heboh saja. Soal peristiwa penyanderaan kemarin di Tembagapura, kami ada kenangan yang sama. Bulan Desember, tanggal 25 tahun 1994. Itulah yang melahirkan Agustus 1995. Uskup Agung membuat pelaporan pelanggaran HAM di Timika. Jadi kami marah itu kemarin kepada kelompok bersenjata. 

Sekadar informasi, Peristiwa ini dikenal "Tragedi Timika". Uskup Agung Jayapura, Mgr. H.F.M. Munninghoff, O.F.M. membuat laporan pelanggaran HAM yang disampaikan ke Komnas HAM di Jakarta.

Jadi Anda sebenarnya tidak sepakat ada gerakan senjata di Papua? 

Iya. Sekarang jalannya sudah ada, jalan perundingan. Dialog. Sudah bermartabat. (Sumber; tirto.id)




Silahkan Beri Komentar Anda

Berita Terkait