Ketua DPK PKPI Luwu: Sama Pentingnya Pileg dan Pilpres April 2019
Tanggal Posting : Minggu, 1 Juli 2018 | 10:17
Oleh : Hendra Abdi - Dibaca : 357 Kali
Ketua DPK PKPI Luwu: Sama Pentingnya Pileg dan Pilpres April 2019

SUKSESINDONESIA - Menjelang Pemilihan Umum 2019, mata publik umumnya hanya terfokus kepada pemilihan presiden (Pilpres). Tetapi sebenarnya yang tidak kalah penting di sana juga ada pemilihan legislatif, yakni pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota/Kabipaten dan anggota Dewan Pimpinan Daerah.

Dan di tulisan kali ini fokus saya hanya terkait dengan pemilihan anggota DPRD.

Kalau kita pelajari lebih jauh tentang DPRD, maka kita akan mengetahui bahwa DPRD punya tugas dan wewenang yang sangat penting bagi kelangsungan perjalanan Kabupaten Luwu ini beserta segenap masyarakat yang ada di dalamnya, termasuk juga mau ke mana kita akan mengarahkan Luwu ini.

Pemikiran dan karakter para anggota dewan akan mempengaruhi apakah kita ingin Luwu ini jadi kabupaten maju atau terbelakang, apakah Luwu ini akan peduli dengan kesejahteraan seluruh masyarakat atau tidak.

Paling tidak, DPRD itu memiliki tiga fungsi yang berperan dalam menentukan ke mana Luwu ini berjalan, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi berperan dalam menentukan seperti apa dan model peraturan daerah bagaimana yang akan diterapkan di Luwu ini. Apakah kita ingin mempunyai perda yang memiliki pemihakan kepada masyarakat yang lemah, atau Peraturan yang tidak bersahabat dan lebih berpihak kepada kapitalis, semuanya berada di tangan para anggota dewan kita.

Fungsi anggaran akan terkait dengan wewenang untuk memastikan sejauh mana efektivitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan apakah APBD tersebut bisa benar-benar membawa kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat Luwu, dan bukan hanya bermanfaat bagi sekelompok orang.

Dalam fungsi anggaran ini DPRD juga berwenang memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan benar. Dan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi pengawasan pada dasarnya memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah adalah benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Juga mengawasi bahwa pemerintah tidak melakukan pelanggaran terhadap UU maupun APBD yang telah di setujui.

Selain tiga fungsi utama di atas, satu fungsi penting lainnya yang benar-benar berhubungan dengan kepentingan masyarakat Luwu adalah tugas dan wewenang untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Jadi di sini, DPRD benar-benar harus berfungsi memastikan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan daerah oleh pemerintahan yang terpilih.

Jadi, dari uraian singkat di atas, suka atau tidak suka, anda semua bisa mengetahui betapa pentingnya peran DPRD dalam proses pemerintahan kita saat ini. Karena dalam konteks ketatanegaraan kita, DPR, DPRD Kota/Kabupaten sebagai satu lembaga tinggi negara memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara ini.

Maka dari itu, pemilih, dalam hal ini seluruh masyarakat Luwu, khususnya yang menggunakan hak pilihnya, memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan model anggota dewan seperti apakah yang akan ditempatkan sebagai wakil mereka di DPRD, karena mereka yang menguasakan sebuah wewenang dan otoritas yang sedemikian besar untuk para perwakilan mereka tersebut. Hendaknya para pemilih mengetahui dengan jelas latar belakang orang-orang yang dipilihnya tersebut (tidak sekedar melihat partainya saja).

Pemilih perlu memastikan bahwa orang-orang yang dipilihnya tersebut bukan sekadar orang-orang yang hanya akan mencari kekuasaan, uang, dan popularitas selama menjabat. Melainkan orang-orang yang memang benar-benar ingin berbuat sesuatu, berkhidmat bagi kemaslahatan masyarakat secara luas, yang ingin melihat keadilan tegak di bumi Sawerigading, yang ingin melihat kesejahteraan yang lebih merata, yang ingin mentransformasi birokrasi menjadi sebuah entitas pelayanan, sebagai perwujudan kontrak sosial antara daerah dan masyarakat, sebuah birokrasi yang bisa mengedepankan "solution, not problem".

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Luwu, Muhammad Ihlas Redang




Silahkan Beri Komentar Anda

Berita Terkait